Bangun Kerjasama Pendidikan Nonformal

Kampus Al-Zaytun dan Ditjen Depdiknas

Konsistensi dan tekad Al-Zaytun memajukan dunia pendidikan rupanya tiba pula hingga ke ruang kerja Ace Suryadi, Direktur Jenderal Pendidikan Nasional (Depdiknas). Ace Kagum melihat Kampus Al-Zaytun yang memilki segala kelengkapan sarana dan prasaran pendidikan, sarana ekonomi pendukung, berikut konsep sistem pendidikan satu pipa yang sudah diterapkan sejak SD, SMP, SMA, S-1, kelak S-2 hingga lulusan S-3 dalam usia relatif masih muda 26 tahun. Ace Suryadi menilai Al-Zaytun sebagai sebuah pusat pendidikan yang sangat luar biasa, bahkan sudah bisa disebut sesuai dengan standar internasional.

Untuk mengapresiasi AL-Zaytun sebagai sebuah aset berharga yang berkelas internasional, atas nama Ditjen PLS Depdiknas, Ace Suryadi sepakat dengan pimpinan sekaligus penanggung-jawab Al-Zaytun Syaykh AS Panji Gumilang untuk membangun sejumlah kerjasama di bidang pendidikan.

Ace Suryadi seorang doktor bidang ekonomi pendidikan, lulus dari sebuah perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, sudah dua kali mengunjungi Al-Zaytun dalam waktu yang berdekatan. Pertama, pada bulan Desember 2006, kedua 20 Januari 2007 demi untuk menyamakan persepsi tentang cara terbaik membangun kemajuan dunai pendidikan, khususnya pendidikan non formal di seluruh Indonesia.

Ibarat pucuk dicinta ulam tiba mulai tahun 2007 Al-Zaytun mulai aktif memberdayakan masyarakat sekitar. AL-Zaytun memberi masyarakat sekitar kesempatan untuk ikut kegiatan belajar-mengajar di sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang secara khusus didirikan Al-Zaytun di berbagai tempat.

Melalui PKBM, Al-Zaytun menawarkan seluruh masyarakat sekitar, khususnya generasi muda yang belum menyandang ijazah Sekolah Dasar (SD), SMP, dan SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A (setara SD), paket B (SMP), dan Paket C (SMA).

Sedangkan kepada generasi yang lebih tua diberikan kesempatan mengikuti program pendidikan keaksaraan, misalnya pemberantasan buta huruf, mengikuti pelatihan keterampilan bertani, dan melatih sistem komunikasi ICT.

Diharapkan, siapa saja orang tua yang belum bisa baca tulis, tetapi memilki anak yang bekerja di luar negeri sebagai TKI, semisal di Taiwan, Ara Saudi, Korea, Kuwait, atau Qatar, selulus dari PKBM tatkala menerima surat atau kiriman uang tentu ia sudah bisa membaca isi surat dari si buah hati sekaligus mengambil sendiri uang kirimannya dari bank.

Al-Zaytun bekerja-sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen PLN), Departemen Pendidikan Nasional untuk mendidik masyarakat. Al-Zaytun yang memiliki kantor-kantor perwakilan dan kantor koordinator wali santri di seluruh provinsi, itu serta merta bisa dikerahkan untuk membangun gedung-gedung PKBM.

Setiap warga yang membutuhkan penyetaraan pendidikan, atau mengikuti pendidikan keaksaraan Kejar Peket A, B, dan C, dan sebagainya, pendidikan dipusatkan di PKBM. Al-Zaytun akan menyediakan tenga pengajar, materi ajar, kurikulum dan sebagainya bekerja-sama dengan Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas.

Membangun Manusia Indonesia

Dari pola kerjasama ini Al-Zaytun dan Ditjen PLS akan sama-sama sangat menguntungkan. Berbagai program kerja Ditjen PLS turut dibantu dilaksanakan oleh pihak swasta dalam hal ini Al-Zaytun.

Kerjasama Al-Zaytun dan Ditjen PLS ditujukan untuk membangun manusia Indonesia, dengan cara meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Sesuai dengan Sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals), dan kesepakatan negara-negara anggota badan dunia Unesco yang ditanda-tangani di Dakar, Senegal tahun 2002 lalu, Human Development Index diukur dari tiga komponen indeks pembangunan.

Pertama, Indeks Kesehatan, yang diukur dari rata-rata usia harapan hidup; Kedua, Indeks Pendidikan, diukur dari dua aspek yaitu angka/ tingkat melek aksara orang dewasa, dan rata-rata lama pendidikan, dan ; Ketiga, Indeks Perekonomian, yang diukur dari pengeluaran per kapita (purchasing power parity).

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen dalam penetapan HDI, dan tingkat keaksaraan orang dewasa merupakan komponen dalam penetapan HDI, dan tingkat keaksaraan orang dewasa merupakan komponen terpenting dari aspek pendidikan untuk dapat segera menaikkan HDI.

Pemberantasan Buta Aksara yang kini dikerja-samakan Ditjen PLS-Al-Zaytun terhdap penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas), menurut Ace merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan pendidikan. Pertimbangannya, salah-satunya cara meningkatkan HDI yang paling murah dan cepat adalah dengan menurunkan jumlah buta aksara secara signifikan. Tingkat keaksaraan penduduk suatu negara sangat mempengaruhi tingkat kesehatan, gizi, kematian ibu dan anak, kesejahteraan dan angkat harapan hidup.

Bahkan, menurut Ace, pendidikan merupakan hak azasi setiap warga. Oleh sebab itu penduduk yang masih buta aksara wajib dan diprioritaskan memperoleh layanan pendidikan. Buta aksara terkait dengan kebodohan, keterbelakangan, pengangguran dan ketidak-berdayaan, yang bermuara pada kondisi ekonomi penduduk penyandangnya manjadi kurang beruntung/miskin, dan rendahnya produktivitas.

Artinya, buta aksara dan kemiskinan merupakan dua dimensi yang tidak terpisahkan sehingga sangat perlu dilakukan program pemberantasan buta aksara secara terintegrasi dengan berbagai program lainnya.

Konsisten Mendidik

Kampus Al-Zaytun sejak berdiri sudah melaksanakan pendidikan tingkat Dasar, Menengah, dan Universitas, serta pelaksanaan Kelas Dewasa dalam Kejar Paket A, B, C, juga Universitas Terbuka.

Saat ini, jumlah siswa, mahasiswa, guru, karyawan yang tinggal dalam kampus tercatat sebanyak 10.579 orang. Sedangkan jumlah Mahasiswa UT yang tinggal di luar kampus sebanyak 5.203 orang. Mereka datang ke Kampus pada saat pelaksanaan tutorial khusus dan ujian semester.

Al-Zaytun yang sudah meluluskan siswa sejak tahun 2002 hingga 2006 output-nya mulai jenjang pendidikan tingkat Dasar, Menengah Pertama, dan Atas sudah mencapai 9.681 pelajar. Mereka terdiri dari pelajar lulusan SD 267 orang , lulusan SLTP 6.910 orang, lulusan SLTA 2.504 orang, dan lulusan Kelas Dewasa 415 orang.

Rencana terbaru membangun PKBM di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, diharapkan AL-Zaytun berkontribusi besar menaikkan HDI Indonesia. Kehadiran Al-Zaytun di Indramayu yang memulakan operasional pendidikan sejak 1999, itu saja sudah mampu mengangkat kualitas pendidikan kabupaten ini dari paling bawah sebelumnya, naik ke perningkat ketujuh terbaik, sewilayah Provinsi Jawa Barat.

Al-Zaytun mengemban motto sebagai pusat pendidikan dan penegmbangan budaya toleransi dan pusat pengembangan budaya perdamaian.

Al-Zaytun konsisten memberikan pendidikan yang terbaik kepada seluruh civitas akademika. Bahkan, Al-Zaytun terpanggil pula untuk meningkatkan pendidikan para karyawan, guru-guru, hingga memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk mengecap pendidikan persamaan ijazah dengan menawarkan kegiatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Paket B dan Paket C. Kampus Al-Zaytun juga menjadi tempat melaksanakan kegiatan tutorial kuliah jarak-jauh bagi para mahasiswa Universitas Terbuka (UT).

Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Ace Suryadi, memahami betul konsistensi dan tekad Al-Zaytun untuk memajukan dunia pendidikan. Karena kekaguman itulah Ace menyatakan berminat untuk bekerja-sama lebih dalam dengan AL-Zaytun.

Sebagai langkah Awal, Ace menghibahkan bantuan Blockgrant senilai Rp 300 juta untuk membangun beberapa gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), terletak di wilayah Indramayu dan Sumedang dibawah binaan Al-Zaytun.

Tetapi Al-Zaytun rupanya akan melangkah jauh melampaui blockgrand yang diberikan Ace. Gedung-gedung PKBM direncanakan Syaykh akan dibangun di seluruh Indonesia, dengan biaya ditanggung sendiri, tinggal pelaksanaan pengajaran saja yang dikerjasamakan dengan PLS.

Ace melihat apa yang sudah dilakukan oleh Al-Zaytun terbukti adalah pengejawantahan dari program dan visi-misi Ditjen PLS yaitu pendidikan untuk semua. Karena kesesuaian visi itulah Ace berjanji masih akan bersedia menawarkan kerjasama yang lebih luas lagi, dan dengan jumlah blockgrand yang lebih besar demi mengejar ketertinggalan Indonesia dalam membangun manusia. Syaykh pun bersedia saja demi kemajuan pembangunan pendidikan Indonesia.


Ace yang diangkat menjadi Dirjen PLS sejak Mei 2005 tergolong sangat sukses memberantas buta aksara. Bila pada tahun 2004 jumlah buta aksara masih 15,4 juta jiwa, tahun 2005 turun menjadi 14,6 jiwam dan tahun 2006 turun lagi menjadi 13 juta jiwa. Mereka yang mengidap buta aksara tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, NTB, NTT, dan Papua.

Pemberantasan buta aksara adalah kerja keras yang sedang digenjot Ace Suryadi. Dari jumlah pengidap buta akara yang 13 juta jiwa tadi Ace berencana memangkasnya hingga separuhnya pada tahun 2009, atau tersisa 7 juta jiwa saja. Dan jika program pemberantasan berjalan mulus, pata tahun 2015 ditargetkan jumlahnya sudah NOL persen.

Kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan UNESCO tahun 2005 dan dalam millenium Development Goals itulah yang diadaptasi Ditjen PLS dengan melaksanakan enam program utama pendidikan nonformal. Yaitu melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills), Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Berkelanjutan, Pendidikan Berkeadilan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Walau dalam nama dan tema yang berbeda-beda, keenam program sesungguhnya sudah secara konsisten dilaksanakan oleh AL-Zaytun. Bahkan ketika datang berkunjung untuk kedua kali ke Al-Zaytun, bersamaan dengan kedatangan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla untuk merayakan Tahun Baru 1 Muharram 1428H di Masjid Rahmatan Lil’ Alamin pada 20 Januari 2007, Ace Suryadi tiba pada kesimpulan akhir.

Dalam berbagai hal, Al-Zaytun sudah memenuhi syarat untuk disebut standar internasional. Demikian pula dengan semua yang diujikan di ujian akhir sekolah sudah menggunakan standar internasional.

Keberadaan Al-Zaytun yang terletak di pelosok desa sesuai pula dengan nafar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan setiap kabupaten diharuskan memiliki minimal satu sekolah berstandar internasional baik itu SD, SMP, SMK, atau SMA.
(Sumber :Lentera - Majalah Berita Indonesia – Edisi 34/2007)